Materi Pertemuan Minggu Keempat: Implementasi Norma Konstitusi

1. Pengantar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar tertulis yang memuat norma hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman, pengikat, dan arah bagi seluruh penyelenggara negara maupun warga negara.

Norma hukum dalam UUD 1945 bersifat fundamental karena menjadi sumber bagi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

2. Norma Hukum dalam UUD 1945

Norma hukum dalam UUD 1945 dapat dikelompokkan menjadi:

1. Norma Dasar (Fundamental Norms)

   • Tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, terutama alinea IV.

   • Memuat tujuan negara, dasar negara (Pancasila), bentuk negara, serta prinsip kedaulatan rakyat.

   • Contoh: "Indonesia adalah negara hukum" (Pasal 1 ayat (3)).

2. Norma Pokok (Constitutional Norms)

   • Mengatur struktur dan sistem ketatanegaraan.

   • Menjelaskan lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK, dll.) dan pembagian kewenangan antar lembaga.

   • Contoh: Pasal 20 UUD 1945 menegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

3. Norma Hak Asasi dan Kewajiban Warga Negara

   • Diatur secara eksplisit dalam Bab XA (Pasal 28A – 28J).

   • Mengatur hak hidup, hak beragama, hak pendidikan, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat, serta kewajiban menghormati hak orang lain.

   • Contoh: Pasal 28E ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

4. Norma Kehidupan Bernegara

   • Mengatur hubungan antara negara dan warga negara.

   • Contoh: Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan."

   • Pasal 30 ayat (1) "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

---

3. Aplikasi Norma Hukum UUD 1945 dalam Kehidupan

1. Menjaga Persatuan

   • Menghormati perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya (aplikasi dari Pasal 36A tentang bahasa, Pasal 32 tentang kebudayaan).

2. Menegakkan Hak dan Kewajiban

   • Hak mendapatkan pendidikan → Rajin belajar, menghargai guru.

   • Hak kebebasan berpendapat → Menyampaikan pendapat secara santun, tidak menyinggung orang lain.

   • Kewajiban bela negara → Mengikuti upacara bendera dengan khidmat.

3. Menjadi Warga Negara yang Taat Hukum

   • Mematuhi aturan lalu lintas, tidak korupsi, tidak melakukan kekerasan.

   • Mengikuti aturan sekolah sebagai cerminan sikap taat konstitusi.

---

4. Penekanan Nilai Profil Pelajar Pancasila

• Bernalar kritis → menganalisis hubungan hak dan kewajiban warga negara.

• Berkebinekaan global → menghargai perbedaan dan menjunjung persatuan.

• Gotong royong → bekerja sama menyelesaikan studi kasus.

• Integritas → menanamkan sikap taat hukum.