Pertemuan Minggu Kesembilan: Dampak Perubahan UUD terhadap Sistem Ketatanegaraan

1. Latar Belakang Perubahan UUD 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan ketatanegaraan Indonesia. Seiring dengan tuntutan reformasi 1998, dilakukan perubahan (amendemen) sebanyak empat kali (1999–2002) dengan tujuan:

• Mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis.
• Mengurangi dominasi kekuasaan eksekutif.
• Mempertegas prinsip kedaulatan rakyat.
• Menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM).

 

2. Bidang-Bidang Perubahan

Perubahan UUD 1945 berdampak langsung pada sistem ketatanegaraan, antara lain:

a. Kekuasaan Eksekutif

• Sebelumnya: Presiden memegang kekuasaan yang sangat dominan, termasuk mengangkat dan memberhentikan MPR.
• Sesudah perubahan:
• Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A).
• Masa jabatan dibatasi maksimal 2 periode (Pasal 7).
• Kekuasaan presiden lebih terkontrol oleh lembaga legislatif dan yudikatif.

b. Kekuasaan Legislatif

• DPR memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk undang-undang (Pasal 20).
• DPD dibentuk sebagai wakil daerah dalam sistem parlemen bikameral sederhana.
• MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sejajar dengan lembaga negara lain.

c. Kekuasaan Yudikatif

• Dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
• Diperkuatnya peran Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk menjaga kehormatan hakim.

d. Sistem Perwakilan

• Perubahan komposisi MPR: terdiri atas anggota DPR dan DPD, tidak ada lagi utusan golongan maupun utusan daerah yang diangkat.
• Sistem perwakilan menjadi lebih demokratis karena semua anggota MPR dipilih rakyat.

e. Hak Asasi Manusia (HAM)

• Dibentuk Bab khusus mengenai HAM (Pasal 28A–28J).
• Menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak hidup, hak berpendapat, hak pendidikan, dan hak memperoleh keadilan.

f. Pemerintahan Daerah

• Pasal 18 menegaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas.
• Daerah berhak mengatur urusannya sendiri sesuai asas otonomi.

 

3. Dampak terhadap Sistem Ketatanegaraan

1. Meningkatkan Demokratisasi
• Pemilihan presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah dilakukan secara langsung.
• Partisipasi rakyat semakin kuat.
2. Pemisahan Kekuasaan yang Lebih Tegas
• Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bekerja dengan fungsi pengawasan yang seimbang (checks and balances).
3. Penguatan Perlindungan Hak Warga Negara
• HAM dijamin secara konstitusional, memberi kepastian hukum dan perlindungan.
4. Reformasi Kelembagaan
• Lahirnya lembaga-lembaga baru seperti MK, KY, dan DPD memperkaya sistem ketatanegaraan.
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
• Presiden tidak lagi berkuasa absolut.
• Proses legislasi dan pengawasan semakin terbuka.
6. Desentralisasi Pemerintahan
• Daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengurus pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah.

 

4. Kesimpulan

Perubahan UUD 1945 membawa dampak besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari sistem yang sebelumnya cenderung sentralistis dan dominan pada eksekutif, berubah menjadi sistem yang lebih demokratis, transparan, dan seimbang. Perubahan ini menjadi fondasi penting bagi penguatan demokrasi Indonesia hingga saat ini.

read more

Pertemuan Minggu Kedelapan: Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

1. Latar Belakang Amandemen UUD 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia. Namun, setelah reformasi 1998, muncul tuntutan untuk melakukan amandemen karena:

• Banyak pasal yang terlalu singkat dan menimbulkan multitafsir.
• Kewenangan Presiden terlalu besar sehingga membuka peluang terjadinya pemerintahan otoriter.
• Belum ada pengaturan rinci tentang hak asasi manusia (HAM).
• Belum ada mekanisme check and balance yang kuat antara lembaga negara.

Amandemen dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam 4 tahap (1999–2002).

2. Perbandingan UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen

Aspek	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
Jumlah Pasal	37 Pasal	73 Pasal (ditambah lebih rinci)
Lembaga Negara	Kekuasaan tertinggi di tangan MPR; Presiden sangat dominan	MPR bukan lagi lembaga tertinggi; ada pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antar lembaga negara
Kekuasaan Presiden	Presiden memegang kekuasaan sangat besar (eksekutif dan legislatif)	Kekuasaan Presiden dibatasi; masa jabatan maksimal 2 periode (Pasal 7)
Pemilihan Presiden	Dipilih oleh MPR	Dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
Hak Asasi Manusia (HAM)	Tidak diatur secara rinci, hanya tersirat	Diatur secara jelas dalam Bab XA (Pasal 28A – 28J)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	Tidak ada	Dibentuk sebagai wakil daerah di parlemen
Mahkamah Konstitusi (MK)	Tidak ada	Dibentuk untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa pemilu, dsb.
Kewenangan DPR	Terbatas; fungsi kontrol lemah	Lebih kuat: fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
Pemilu	Tidak diatur secara tegas	Diatur secara jelas dalam Pasal 22E
GBHN (Garis Besar Haluan Negara)	Ada, ditetapkan oleh MPR	Dihapus, diganti dengan RPJP/RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah)
Yudikatif	Mahkamah Agung (MA) sebagai satu-satunya lembaga yudikatif	Kekuasaan kehakiman diperluas: MA, Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK)

3. Dampak Positif Amandemen

1. Demokratisasi lebih kuat → rakyat memilih langsung Presiden, DPR, DPD, DPRD.
2. Perlindungan HAM lebih jelas → tercantum dalam pasal khusus.
3. Sistem check and balance → kewenangan antar lembaga negara lebih seimbang.
4. Masa jabatan Presiden dibatasi → mencegah kekuasaan absolut.
5. Parlemen lebih kuat → DPR memiliki peran legislatif dan pengawasan lebih nyata.

4. Dampak Negatif / Tantangan

1. Koordinasi antar lembaga negara kadang tumpang tindih.
2. Politik biaya tinggi akibat pemilihan langsung.
3. Fragmentasi politik karena sistem multipartai.

5. Kesimpulan

• UUD 1945 sebelum amandemen → memberi kekuasaan besar pada Presiden dan MPR.
• UUD 1945 sesudah amandemen → menekankan demokrasi, HAM, pembagian kekuasaan, dan pemilihan langsung.
• Amandemen merupakan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan modern.

read more

Materi Pertemuan Minggu Ketujuh: Sejarah dan Latar Belakang Perubahan UUD 1945 (1999–2002)

1. Kondisi Awal UUD 1945

UUD 1945 pertama kali ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Namun, dalam perkembangannya:

• Bersifat sementara: Para pendiri bangsa sudah menyatakan bahwa UUD 1945 adalah “konstitusi sementara” sampai terbentuknya UUD yang lebih sempurna.
• Kekuasaan Presiden sangat besar: Sistem presidensial bercampur dengan ciri parlementer, tetapi menempatkan Presiden pada posisi dominan.
• Minimnya pengaturan HAM: Hak-hak warga negara belum diatur secara rinci.
• Penjelasan UUD 1945 lebih dominan: Banyak norma dasar tidak jelas dalam pasal-pasal, melainkan hanya dijelaskan dalam Penjelasan UUD.

Hal ini menimbulkan berbagai kelemahan dalam praktik ketatanegaraan, terutama ketika UUD dijalankan dengan tafsir yang sempit dan otoriter pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

 

2. Dinamika Politik Pasca Reformasi 1998

Perubahan UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari Reformasi 1998, yang ditandai dengan:

• Krisis multidimensi: krisis ekonomi 1997–1998, ketidakstabilan politik, dan krisis kepercayaan pada pemerintah.
• Tumbangnya Orde Baru: Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, digantikan B.J. Habibie.
• Tuntutan Reformasi: muncul tuntutan dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan partai politik untuk melakukan perubahan sistem ketatanegaraan, termasuk konstitusi.

Tuntutan perubahan konstitusi ini muncul karena dianggap bahwa UUD 1945 memberikan peluang lahirnya kekuasaan yang terpusat (executive heavy) dan tidak adanya jaminan kuat terhadap demokrasi serta HAM.

 

3. Alasan dan Latar Belakang Perubahan UUD 1945

Beberapa alasan utama perubahan UUD 1945 antara tahun 1999–2002 adalah:

1. Mengurangi kekuasaan yang terlalu besar di tangan Presiden (mencegah terulangnya otoritarianisme).
2. Menegaskan sistem pemerintahan presidensial agar lebih demokratis dan stabil.
3. Memperkuat kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan yang lebih kuat dan mekanisme checks and balances.
4. Memperluas jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) agar terlindungi secara konstitusional.
5. Menyempurnakan struktur ketatanegaraan dengan membentuk lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
6. Menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi modern serta kebutuhan kehidupan berbangsa dalam era reformasi.

 

4. Proses Perubahan UUD 1945 (1999–2002)

Perubahan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui empat tahap Sidang Tahunan MPR:

1. Perubahan Pertama (1999) → memperkuat kedudukan DPR, mengatur masa jabatan presiden, dan menambahkan pasal-pasal mengenai HAM.
2. Perubahan Kedua (2000) → memperjelas otonomi daerah, memasukkan Bab tentang HAM, memperluas kewenangan DPR.
3. Perubahan Ketiga (2001) → menegaskan sistem presidensial, mengatur mekanisme impeachment presiden, membentuk Mahkamah Konstitusi.
4. Perubahan Keempat (2002) → menegaskan pemilu langsung, memperjelas lembaga negara, memasukkan hal-hal strategis seperti pendidikan nasional dan perekonomian.

 

5. Prinsip Perubahan UUD 1945

Dalam prosesnya, MPR menetapkan empat kesepakatan dasar agar perubahan tidak menyimpang dari jati diri bangsa:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
2. Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
4. Penjelasan UUD 1945 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

 

6. Dampak dan Hasil Perubahan

Perubahan UUD 1945 menghasilkan beberapa dampak penting:

• Lahirnya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis.
• Terjaminnya HAM dalam konstitusi.
• Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
• Pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode.
• Munculnya lembaga baru: Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD.
• Mekanisme check and balances antar lembaga negara lebih jelas.

 

Kesimpulan:

Perubahan UUD 1945 (1999–2002) merupakan tonggak penting reformasi ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut lahir dari tuntutan untuk membangun sistem demokrasi yang sehat, menegakkan kedaulatan rakyat, memperkuat perlindungan HAM, serta membatasi kekuasaan presiden agar tidak kembali ke sistem otoriter seperti masa sebelumnya.

read more