Pertemuan Minggu Kedelapan: Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

1. Latar Belakang Amandemen UUD 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia. Namun, setelah reformasi 1998, muncul tuntutan untuk melakukan amandemen karena:

• Banyak pasal yang terlalu singkat dan menimbulkan multitafsir.
• Kewenangan Presiden terlalu besar sehingga membuka peluang terjadinya pemerintahan otoriter.
• Belum ada pengaturan rinci tentang hak asasi manusia (HAM).
• Belum ada mekanisme check and balance yang kuat antara lembaga negara.

Amandemen dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam 4 tahap (1999–2002).

2. Perbandingan UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen

Aspek	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
Jumlah Pasal	37 Pasal	73 Pasal (ditambah lebih rinci)
Lembaga Negara	Kekuasaan tertinggi di tangan MPR; Presiden sangat dominan	MPR bukan lagi lembaga tertinggi; ada pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antar lembaga negara
Kekuasaan Presiden	Presiden memegang kekuasaan sangat besar (eksekutif dan legislatif)	Kekuasaan Presiden dibatasi; masa jabatan maksimal 2 periode (Pasal 7)
Pemilihan Presiden	Dipilih oleh MPR	Dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
Hak Asasi Manusia (HAM)	Tidak diatur secara rinci, hanya tersirat	Diatur secara jelas dalam Bab XA (Pasal 28A – 28J)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	Tidak ada	Dibentuk sebagai wakil daerah di parlemen
Mahkamah Konstitusi (MK)	Tidak ada	Dibentuk untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa pemilu, dsb.
Kewenangan DPR	Terbatas; fungsi kontrol lemah	Lebih kuat: fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
Pemilu	Tidak diatur secara tegas	Diatur secara jelas dalam Pasal 22E
GBHN (Garis Besar Haluan Negara)	Ada, ditetapkan oleh MPR	Dihapus, diganti dengan RPJP/RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah)
Yudikatif	Mahkamah Agung (MA) sebagai satu-satunya lembaga yudikatif	Kekuasaan kehakiman diperluas: MA, Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK)

3. Dampak Positif Amandemen

1. Demokratisasi lebih kuat → rakyat memilih langsung Presiden, DPR, DPD, DPRD.
2. Perlindungan HAM lebih jelas → tercantum dalam pasal khusus.
3. Sistem check and balance → kewenangan antar lembaga negara lebih seimbang.
4. Masa jabatan Presiden dibatasi → mencegah kekuasaan absolut.
5. Parlemen lebih kuat → DPR memiliki peran legislatif dan pengawasan lebih nyata.

4. Dampak Negatif / Tantangan

1. Koordinasi antar lembaga negara kadang tumpang tindih.
2. Politik biaya tinggi akibat pemilihan langsung.
3. Fragmentasi politik karena sistem multipartai.

5. Kesimpulan

• UUD 1945 sebelum amandemen → memberi kekuasaan besar pada Presiden dan MPR.
• UUD 1945 sesudah amandemen → menekankan demokrasi, HAM, pembagian kekuasaan, dan pemilihan langsung.
• Amandemen merupakan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan modern.