Materi Pertemuan Minggu Ketujuh: Sejarah dan Latar Belakang Perubahan UUD 1945 (1999–2002)

1. Kondisi Awal UUD 1945

UUD 1945 pertama kali ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Namun, dalam perkembangannya:

• Bersifat sementara: Para pendiri bangsa sudah menyatakan bahwa UUD 1945 adalah “konstitusi sementara” sampai terbentuknya UUD yang lebih sempurna.
• Kekuasaan Presiden sangat besar: Sistem presidensial bercampur dengan ciri parlementer, tetapi menempatkan Presiden pada posisi dominan.
• Minimnya pengaturan HAM: Hak-hak warga negara belum diatur secara rinci.
• Penjelasan UUD 1945 lebih dominan: Banyak norma dasar tidak jelas dalam pasal-pasal, melainkan hanya dijelaskan dalam Penjelasan UUD.

Hal ini menimbulkan berbagai kelemahan dalam praktik ketatanegaraan, terutama ketika UUD dijalankan dengan tafsir yang sempit dan otoriter pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

 

2. Dinamika Politik Pasca Reformasi 1998

Perubahan UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari Reformasi 1998, yang ditandai dengan:

• Krisis multidimensi: krisis ekonomi 1997–1998, ketidakstabilan politik, dan krisis kepercayaan pada pemerintah.
• Tumbangnya Orde Baru: Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, digantikan B.J. Habibie.
• Tuntutan Reformasi: muncul tuntutan dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan partai politik untuk melakukan perubahan sistem ketatanegaraan, termasuk konstitusi.

Tuntutan perubahan konstitusi ini muncul karena dianggap bahwa UUD 1945 memberikan peluang lahirnya kekuasaan yang terpusat (executive heavy) dan tidak adanya jaminan kuat terhadap demokrasi serta HAM.

 

3. Alasan dan Latar Belakang Perubahan UUD 1945

Beberapa alasan utama perubahan UUD 1945 antara tahun 1999–2002 adalah:

1. Mengurangi kekuasaan yang terlalu besar di tangan Presiden (mencegah terulangnya otoritarianisme).
2. Menegaskan sistem pemerintahan presidensial agar lebih demokratis dan stabil.
3. Memperkuat kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan yang lebih kuat dan mekanisme checks and balances.
4. Memperluas jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) agar terlindungi secara konstitusional.
5. Menyempurnakan struktur ketatanegaraan dengan membentuk lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
6. Menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi modern serta kebutuhan kehidupan berbangsa dalam era reformasi.

 

4. Proses Perubahan UUD 1945 (1999–2002)

Perubahan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui empat tahap Sidang Tahunan MPR:

1. Perubahan Pertama (1999) → memperkuat kedudukan DPR, mengatur masa jabatan presiden, dan menambahkan pasal-pasal mengenai HAM.
2. Perubahan Kedua (2000) → memperjelas otonomi daerah, memasukkan Bab tentang HAM, memperluas kewenangan DPR.
3. Perubahan Ketiga (2001) → menegaskan sistem presidensial, mengatur mekanisme impeachment presiden, membentuk Mahkamah Konstitusi.
4. Perubahan Keempat (2002) → menegaskan pemilu langsung, memperjelas lembaga negara, memasukkan hal-hal strategis seperti pendidikan nasional dan perekonomian.

 

5. Prinsip Perubahan UUD 1945

Dalam prosesnya, MPR menetapkan empat kesepakatan dasar agar perubahan tidak menyimpang dari jati diri bangsa:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
2. Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
4. Penjelasan UUD 1945 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

 

6. Dampak dan Hasil Perubahan

Perubahan UUD 1945 menghasilkan beberapa dampak penting:

• Lahirnya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis.
• Terjaminnya HAM dalam konstitusi.
• Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
• Pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode.
• Munculnya lembaga baru: Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD.
• Mekanisme check and balances antar lembaga negara lebih jelas.

 

Kesimpulan:

Perubahan UUD 1945 (1999–2002) merupakan tonggak penting reformasi ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut lahir dari tuntutan untuk membangun sistem demokrasi yang sehat, menegakkan kedaulatan rakyat, memperkuat perlindungan HAM, serta membatasi kekuasaan presiden agar tidak kembali ke sistem otoriter seperti masa sebelumnya.